ITSK RS dr. Soepraoen Malang

Gandeng Dinkes Kota Kediri, Dosen ITSK RS dr. Soepraoen Bekali Puluhan Kader Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko

bnr-arrow-1-1.png

KEDIRI — Persoalan kesehatan mental di tengah masyarakat sering kali berkembang tanpa terdeteksi hingga memasuki fase kronis. Berangkat dari urgensi penanganan sejak dini, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan menggandeng sivitas akademika Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan (ITSK) RS dr. Soepraoen Malang untuk memperkuat kompetensi puluhan kader kesehatan dalam penanganan kelompok berisiko.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Kesehatan Jiwa pada Kelompok Berisiko yang digelar di salah satu hotel di Kota Kediri, Kamis (15/10). Forum ini menghadirkan dosen Keperawatan ITSK RS dr. Soepraoen Malang sekaligus pakar Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI), Ns. Alfunnafi’ Fahrul Rizzal, S.Kep., M.Kep., sebagai pemateri utama.

Sebanyak 46 kader kesehatan jiwa dan penanggung jawab program kesehatan jiwa dari puskesmas se-Kota Kediri hadir memadati ruangan untuk memperdalam keterampilan deteksi, komunikasi terapeutik, hingga tata laksana rujukan cepat.

Dosen ITSK RS dr. Soepraoen Malang, Ns. Alfunnafi’ Fahrul Rizzal, S.Kep., M.Kep., saat memberikan pembekalan penanganan kesehatan jiwa pada kelompok berisiko di Kota Kediri

Kader Sebagai “Mata, Telinga, dan Tangan” Komunitas

Dalam paparannya yang interaktif, Ns. Alfunnafi’ menegaskan bahwa penanganan kesehatan jiwa yang efektif bertumpu pada kepekaan lini pertama di tingkat rukun tetangga dan kelurahan. Kader posyandu dan kesehatan jiwa adalah pihak yang paling mula menyaksikan perubahan pola perilaku warga.

“Kader bukan sekadar relawan pencatat data, melainkan mata, telinga, sekaligus tangan yang menyambungkan warga rentan dengan fasilitas medis. Mengenali gejala sejak dini dan meresponsnya tanpa penghakiman adalah separuh dari keberhasilan pemulihan,” tegas Alfunnafi’ di hadapan peserta.

Ia menguraikan, populasi yang masuk dalam kategori rentan memerlukan perhatian ekstra, mulai dari kelompok lanjut usia, remaja dengan tekanan psikososial, ibu hamil dan nifas, penyintas kekerasan fisik maupun seksual, korban bencana, penderita penyakit fisik menahun, penyandang disabilitas, hingga keluarga dengan beban ekonomi berat.

Puluhan kader kesehatan jiwa puskesmas se-Kota Kediri mencermati pemaparan modul deteksi dini dan pendampingan psikososial di meja bundar ruang pelatihan.

Putus Rantai Relaps Pascarawat Inap

Selain deteksi awal, Ns. Alfunnafi’ menyoroti tantangan krusial yang kerap dihadapi pasien setelah pulang dari rumah sakit rujukan: risiko kekambuhan (relapse).

Ia mengingatkan, tugas pendampingan kader justru dimulai ketika pasien kembali berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

“Banyak kasus kekambuhan terjadi bukan karena obatnya tidak manjur, melainkan akibat putus obat karena kurangnya pengawasan serta penolakan lingkungan sekitar. Di sinilah peran kader untuk rutin mengingatkan kepatuhan konsumsi obat dan membantu keluarga menciptakan iklim rumah yang menenangkan,” urainya.

Pada sesi yang sama, psikolog RSUD Gambiran Kota Kediri, Kristika Sadtyaruni, melengkapi materi dengan teknik mendengarkan aktif (active listening) serta pertolongan pertama psikologis (Psychological First Aid/PFA) untuk meredam kecemasan warga saat krisis.

Salah seorang kader kesehatan jiwa menyampaikan studi kasus dan kendala penanganan warga rentan di wilayah kerjanya pada sesi tanya jawab.

Layanan Berjenjang Gratis dan Penghapusan Stigma

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, dr. Rini Hidayat, mengapresiasi kontribusi akademisi ITSK RS dr. Soepraoen dalam membina sumber daya kesehatan di Kota Tahu tersebut. Rini menegaskan, Pemkot Kediri menjamin akses penanganan kesehatan jiwa secara berjenjang dan bebas biaya.

“Penanganan gangguan kesehatan jiwa di Kota Kediri dilakukan secara terintegrasi dan gratis, mulai dari penapisan di puskesmas hingga rujukan lanjutan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang,” terang dr. Rini.

Ia menambahkan, merujuk data Badan Kesehatan Dunia (WHO), sekitar satu dari empat orang berpotensi mengalami gangguan mental dalam hidupnya. Karenanya, Rini mengajak seluruh elemen masyarakat mengikis stigma negatif terhadap Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) maupun Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Kita harus membuka ruang dialog yang aman. Jangan lagi ada stigma atau pengucilan, sehingga siapa pun yang membutuhkan pertolongan merasa berani untuk mencari bantuan profesional,” serunya.

Ns. Alfunnafi’ Fahrul Rizzal, S.Kep., M.Kep. (tengah depan, berkaos “Soepraoen Muda”) berfoto bersama jajaran Dinas Kesehatan Kota Kediri dan 46 kader kesehatan jiwa seusai bimtek.

Wujud Nyata Tridharma Perguruan Tinggi ITSK

Keterlibatan aktif Ns. Alfunnafi’ Fahrul Rizzal dalam agenda Pemkot Kediri ini menjadi cerminan nyata dedikasi ITSK RS dr. Soepraoen Malang dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di pilar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Kampus kesehatan terkemuka di Jawa Timur ini secara konsisten menerjunkan para dosen dan penelitinya untuk bersinergi dengan dinas kesehatan, rumah sakit, serta institusi pelayanan publik. Lewat kontribusi ini, ITSK RS dr. Soepraoen meneguhkan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul di ruang kuliah, tetapi juga berdampak langsung bagi peningkatan derajat kesehatan fisik dan mental masyarakat luas.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *